Tim Investigasi KPK-Intim Temukan Kejanggalan Aktifitas Pengerukan Pasir Laut di Dusun Kuri Caddi

Maros, JPM –Tim Investigasi Perkumpulan Komunitas Pencegahan Korupsi Indonesia Timur (KPK – Intim), Minggu lalu (06/8/2017) menemukan adanya beberapa kejanggalan dalam aktifitas pengerukan pasir laut di Dusun Kuri Caddi, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Pengerukan pasir laut tersebut dilakukan oleh dua perusahan yakni UD. Astapaboma  beralamat di Dusun Tekolabua Kelurahan Bontomasunggu Maros dan CV.Risma Buana beralamat di Palopo.

Menurut Direktur Eksekutif KPK-Intim Maros, Irianto Amama, tim investigasi menemukan adanya kejanggalan dilapangan, yang dilakukan Kepala Desa Nisombalia, Ketua BPD Nisombalia dan Kepala Dusun Kuri Cadi, dimana ketiga perangkat desa ini dengan sengaja memperjualbelikan pasir laut dengan pihak perusahaan.

Irianto mengatakan kapal tongkang yang dimanfaatkan untuk memuat pasir bisa menampung 1000 kubik hingga 13000 kubik, dimana rata-rata sekali angkut pasir laut bisa mencapai 1200 kubik.

“Saat investigasi pihaknya mendapat keterangan dari Sofyan sang nahkoda kapal, pihak perusahaan membayar Rp.12.500/kubik, namun kenyataannya masyarakat hanya menerima Rp.2500/kubik, dengan kompensasi akan dibuatkan tanggul pemecah ombak”, kata Irianto Amama, Sabtu (12/8/2017).

Pernyataan berbeda terungkap dari mulut Kepala Dusun Kuri Cadi, Syafri, dimana harga yang diterima masyarakat Rp.3500/kubik. “Kelebihan Rp.1000/kubik tersebut sebagai biaya operasional kepala dusun langsung dari mulut Kades Nisombalia, Ahmad”, jelasnya.

Di lapangan, kami melihat langsung aktifitas pemuatan pasir telah dilakukan empat kali melakukan pengisian, dimana total dana yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yakni Rp.60.000.000, – , namun realitanya masyarakat hanya menerima Rp. 11.000.000,-.

“Pihak perusahaan melakukan pembayaran langsung ke rekening Kadus Kuri Cadi. Sementara selisih   Rp.49.000.000,- yang tersimpan dalam rekening Syafri tidak diberikan kepada masyarakat, dan kami menduga kadus telah melakukan korupsi hak warga, tegas Irianto.

Kejanggalan kedua, terlihat dari Surat Kerjasama antara UD Astapaboma (Direktur Drs.H.Sujono) selaku pihak penjual pasir kepada CV. Risma Buana (Direktur Rudi Lai) selaku pembeli, dimana terdapat dua alamat yang dimiliki Direktur UD Astapaboma yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Sulawesi Selatan yakni Dusun Tekolabua Kelurahan Borimasunggu Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros dan BTN Pepabri Blok C1 Sudiang Makassar.

“Surat yang ditandatangani A.M Yamin SE, MS selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk Drs. Sudjono sangat janggal dimana memiliki dua alamat yang berbeda, sehingga kami akan mempertanyakan keakurasian surat tersebut sebelum melakukan menambang pasir laut” katanya.

Dampak dari pengerukan pasir laut tersebut tidak hanya merugikan pendapatan nelayan, namun juga merugikan bagi pemerintah kabupaten Maros.

“Terumbu karang dan ekosistem laut diduga akan mati akibat pengerukan pasir laut tersebut, mematikan mata pencaharian nelayan mencari ikan dan kepiting, dan masyarakat Kuri Cadi dan pemasukan kas telah dirugikan oleh oknum aparat desa yang sengaja melakukan korupsi tersebut”,ungkapnya.

Hasil investigasi tim KPK – Intim, telah kami layangkan melalui surat untuk ditembuskan ke beberapa instansi di pusat dan Maros sendiri.

“Kami telah melayangkan Surat Investigasi tersebut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kapolri, Kejagung, KPK RI serta petinggi di Sulsel dan kabupaten maros. Tujuannya agar para pelaku korupsi dan para pelaku penyalahgunaan izin administrasi penambangan bisa mendapatkan ganjaran atas perbuatannya yakni telah melakukan perusakan lingkungan, merugikan masyarakat dan negara”, pungkasnya di akhir wawancara.

Laporan :Cris

Editor :Dauz

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Berita Terkini,Berita Utama,FOTO,Maros | Responses are currently closed, but you can TRACKBACK .

Comments are closed.