Lembaga Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum gratis, fungsi lembaga bantuan hukum, lembaga bantuan hukum online, contoh kasus lembaga bantuan hukum, lembaga bantuan hukum untuk karyawan, contoh lembaga bantuan hukum, lbh terdekat, lembaga bantuan hukum pemerintah


Jawapossmakassar.comLembaga Bantuan Hukum ( LBH) Makassar menggelar Diskusi Publik 11 Tahun Kasus Munir di Warung Kopi ( Warkop) Dg. Sija,di Jalan Boulevard Kecamatan Panakkukang.Jumat (11/9), lebih kurang waktu 14.30 Wita. Dalam kesibukan diskusi yang dikunjungi beberapa perwakilan Aktivis seperti, Aktivis.NGO.Akademiki.Aktivis Organisasi Mahasiswa dan beberapa mass media.

Ketua LBH Makassar, Abdul Azis menjelaskan maksud Diskusi Publik ini yakni mempetakan bersama Masalah ruwet penuntasan kasus Munir dan intimidasi pada banyak aktivis pembela Hak Asasi Manusia ( HAM), memaparkan permasalahan dan kondisi HAM yang terjadi di Sulawesi Selatan. Pungkasnya

Baca Juga Himasera UNM Kampanye Bulan Menggambar Nasional, Beragam Aktivitas Kesenian Digelar

Lanjut.Berkaitan Peralihan Kapolda.Menurut dia,kalau ini jadi perhatian penting buat mengingati kembali beberapa tugas Kapolda Sulsel anyar berkaitan penuntasan beberapa Pengurusan kasus kekerasan oleh petugas kepolisian dan kasus pelenggaraan HAM masih berhenti sampai waktu ini. “Selanjutnya.penting buat Kapolda Anyar buat dapat mengakhiri beberapa kasus yang berhenti di kepolisian,” jelasnya ditengah-tengah diskusi itu.

Masalah ini berdasar, mulai sejak enam bulan lalu LBH Makassar udah melaunching dan menemani dan mendaftar beberapa kasus kekerasan, sampai peralihan kapolda hampir tidak ada yang habis dan disidik secara maksimum dan sampai waktu ini mangkrak.

Baca Juga AKBP F Barung Mangera Resmi Menjabat Divisi Humas Polda Sulselbar

Tidak cuma itu, kasus pelengggaran HAM yang banyak menyoroti perhatian warga, kasus kejahatan jalanan atau Perampok yang paling ramai di Sulawesi Selatan terkhusus di Makassar. Dan banyak warga sebagai korban pembegalan yang berakhir pada perampasan dan pencurian dengan kekerasan.

Menyikapi hal semacam itu, kembali LBH Makassar sampaikan arahan yang keras ke piha kepolisian buat dapat membentuk keamanan dan menanggung keamanan warga sipil. ” Kita mengharap ke Kapolda anyar dapat mengakhiri kasus kekerasan dan menanggung keamanan warga sipil dari tindakan pembegalan,”kata Abdul Azis.

Baca Juga Urutan Mobil Termahal di Indonesia

Disamping itu, ditemui, Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) Makassar kehadirannya dan bekerja buat menanggulangi dan mendamping langsung korban melapor dan memonitor kasus kekerasan dan penuntasannya yang tidak habis atau berhenti di kepolisian, tergolong kasus pidana umum dan pidana teristimewa.

Waktu ini susulnya, kalau kapasitas kepolisian, mulai sejak awalnya peralihan Kapolda yang di jabat oleh Anton Setiadji hampir tidak ada penuntasan kasus, baik kasus pidana umum, kekerasan dan korupsi yang tidak bergerak . Maka dapat diartikan dalam kepimpinannya hampir tidak ada prestasi.

Baca Juga SEPERNAS Dalam Bingkai Pers Nasional

” Waktu Kepimpinan Kapolda lama, dan Hampir tidak ada prestasi, banyak pengurusan kasus yang tidak bergerak dan tidak ada titik jelasnya.

penulis : Akbar
sumber : jawapossmakassar.com