Makassar, 27 May 2018

Oknum Anggota Kepolisian Diduga Ikut Berpolitik Di Makassar

5 - Feb - 2018 | 12:14 | by: JP_mks Redaksi
Oknum Anggota Kepolisian Diduga Ikut Berpolitik Di Makassar

Makassar,JPM-Dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri tidak boleh berpolitik. Tugas TNI dan Polri di dalam negara demokrasi adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dan tidak difungsikan untuk berpolitik. Penegasan tentang larangan anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik diatur secara jelas dalam UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 39 Ayat 2 UU TNI menyebutkan bahwa “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.” Sedangkan dalam UU Polri Pasal 28 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Kepolisian negara republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.”
Penegasan tentang larangan untuk berpolitik di dalam UU Polri dan UU TNI sesungguhnya mensyaratkan kepada para anggota TNI dan anggota Polri untuk tidak melakukan langkah-langkah politik dalam ruang publik sebelum mereka mengundurkan diri. Dengan kata lain, sepanjang mereka masih aktif menjadi anggota TNI dan Polri maka seharusnya mereka tidak boleh melakukan kampanye politik, deklarasi politik, pemasangan atribut politik seperti baliho dan langkah-langkah politik lainnya.

Beda lagi di Kota Makassar,salah satu anggota polisi bernama sayhril alamat jalan abubakar lambogo 4 rumah dari vetran,yang ramai di medsos terdapat gambar fotonya dispanduk yang mensosialisasikan salah satu kandidat dipemilihan wali kota Makassar,harusnya ada tindakan tegas dari kepolisian untuk menindak anggotanya yang ikut berpolitik dan tidak bersikap netral dalam pilkada serentak tahun 2018.

Rahmayadi


BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Berita Terkini,Berita Utama,FOTO | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Kategori Berita Terkini

Kategori Berita Utama

Kategori FOTO