Makassar, 22 February 2018

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Mengaku Kecolongan Terhadap Kasus Dugaan Korupsi Yang Ditangani Polda

5 - Jan - 2018 | 12:29 | by: JP_mks Redaksi
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Mengaku Kecolongan Terhadap Kasus Dugaan Korupsi Yang Ditangani Polda

 

MAKASSAR,JPM - Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) yang di Ketua oleh Bastian Lubis mengaku kecolongan terhadap kasus dugaan korupsi Danny Pomanto yang ditangani oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan.

Bastian mengaku terkejut melihat pemberitaan media selama lima hari terakhir mengenai dugaan korupsi Danny Pomanto sementara kasus korupsi di Polda selama 2016-2017 mandek, sehingga masyarakat penggiat anti korupsi merasa perlu meluruskan permasalahan hukum tersebut.”Kami (KMAK) merasa terkejut bahkan kecolongan melihat pemberitaan media mengenai dugaan korupsi Danny Pomanto oleh Polda Sulsel sudah pada tahap pemeriksaan sebagai saksi pengadaan pohon ketapang kencana dan UMKM hal ini membuat kami mesti angkat bicara”, papar Bastian.

Dia menjelaskan, apa yang dilakukan oleh Kepolisian mengenai pemeriksaan dan penggeledahan Balaikota dan menemukan sejumlah uang yang diasumsikan senilai 1 Milyar, menyalahi UU No 28 tahun 1999 pasal 3.Kami menilai, Kepolisian telah melanggar 3 hal yaitu pertama, kesaksian pejabat publik (Danny Pomanto) tidak ada sangkut pautnya dengan pemeriksaan dugaan korupsi pohon ketapang. kedua, penggeladahan yang dilakukan kepolisian dengan mengambil aset negara berupa uang dinilai melanggar. ketiga, data dugaan korupsi yang diterima kepolisian dari BPKP dinilai salah kaprah, demikian juga laporan dugaan korupsi oleh KP-GRD menyalahi aturan, tukasnya.

Bastian menekankan, aset negara yang disita Kepolisian baik berupa barang maupun uang mesti dikembalikan sebab barang yang disita merupakan aset negara tidak bisa dipindahkan dengan cara paksa, sebab UU No 1 Tahun 2004 pasal 9 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 50 pada Bab VIII larangan penyitaan uang dan barang milik negara/daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah, dan PP 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pungkasnya.

Rahmayadi


BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Berita Terkini,Berita Utama,FOTO | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Kategori Berita Terkini

Kategori Berita Utama

Kategori FOTO